Menteri Pendidikan Bertel Haarder menyamakan sekolah Islam dengan Nazi. (SuaraMedia News)
Sebagai sebahagian dari strategi anti-radikalisasi pemerintah, 25 sekolah swasta akan memperoleh inspeksi tambahan untuk memastikan para siswa dipersiapkan menjalani kehidupan kebebasan dan demokrasi. Untuk tahap pertama, lima sekolah akan dikunjungi oleh Badan Sekolah Nasional.
Haarder mengatakan inspeksi itu tidak hanya ditujukan ke sekolah Islam tapi juga “sekolah Nazi dan otonom, jika mereka ada.”
Jurucakap Masyarakat Islam, Bilal Assaad, menulis dalam rilisan persnya:
“Menteri pendidikan menyamakan sekolah swasta Islam dengan institusi totaliter Nazi tanpa reaksi apa-apa. Bagaimana sekolah Katolik menerima pernyataan ini akan menarik untuk kita lihat. Perbandingan yang sengaja dibuat oleh seorang menteri, yang langsung mengamuk jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, ini sangat menyejutkan.”
Sayangnya tidak mungkin mendapatkan komentar detail dari Bilal Assad kemarin.
Secara umum, terdapat ketidakpuasan di sektor sekolah swasta dengan adanya pengawasan tambahan, yang menurut mereka adalah bentuk kecurigaan pemerintah Denmark.
Masih belum jelas sekolah mana yang akan diinspeksi, namun ketua asosiasi sekolah swasta Denmark, Ebbe Lilliendal, memperkirakan bahwa semua sekolah swasta Islam yang berjumlah 20 sekolah akan mendapatkan sebuah kunjungan. Selain itu, Lilliendal mengatakan sekolah-sekolah swasta Katolik juga harus dimasukkan dalam daftar karena banyak dari murid mereka yang memiliki latar belakang imigran.
Ketua asosiasi sekolah Katolik Denmark, Georg Hohling, bagaimanapun tidak puas akan hal ini. Ia mengatakan bahwa 21 sekolah Katolik di negara tersebut telah beroperasi selama 100 tahun lebih, dan tidak pernah ada satu contoh kasus pun sekolah-sekolah itu mengarah pada ekstremisme.
“Kami rasa sangat penting untuk mengajarkan demokrasi dan persamaan derajat, dan semua sekolah Katolik memiliki dua topik itu dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. Sekolah-sekolah Katolik memiliki tugas untuk mendidik anak-anak mengenai kebebasan dan kesetaraan atau persamaan derajat,” ujar Georg Hohling.
Dalam suratnya ke sebuah koran, Bertel Haarder menjelaskan mengapa ia tidak mengatakan bahwa sekolah Katolik akan diinvestigasi. Pada praktiknya, Badan Sekolah-lah yang memutuskan sekolah mana yang akan diinspeksi.
Badan Sekolah kini merumuskan empat kriteria obyektif untuk kunjungan inspeksi. Sekolah-sekolah swasta yang memenuhi setidaknya dua dari empat kriteria itu akan memperoleh kunjungan inspeksi, ujar kepala konsultan pendidikan, Anders Andersen dari Badan Sekolah.
Kriteria itu antara lain:
1. Sekolah tersebut berasaskan agama atau sudut pandang politik.
2. Sekolah yang tidak secara eksplisit menyatakan bagaimana mereka akan memenuhi persyaratan legal bagi murid-murid untuk siap menghadapi masyarakat kebebasan dan demokrasi, seperti masyarakat Denmark.
3. Sekolah yang terdapat kekhawatiran di dalamnya bahwa murid-murid mengisolasi dirinya sendiri atau menjauhkan dirinya dari kelompok lain berdasarkan agama, warna kulit, atau keyakinan politik.
4. Sekolah yang hasil inspeksi sebelumnya menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sekolah tidak memenuhi persyaratan untuk mempersiapkan murid-murid menjalani kebebasan dan demokrasi.
Di samping empat kriteria obyektif itu, mereka juga akan menambahkan sebaran geografis , dan mengunjungi baik sekolah besar maupun kecil. (rin/iie) Dikutip oleh www.suaramedia.com
0 ulasan:
Catat Ulasan